Alasan Pengusaha Minta Revisi Moratorium Ekspansi Kebun Sawit

Table of Contents

Alasan Pengusaha Minta Revisi Moratorium Ekspansi Kebun Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan moratorium ekspansi perkebunan kelapa sawit. Ini dianggap sebagai langkah yang krusial jika pemerintah ingin meningkatkan porsi minyak kelapa sawit dalam program Biodiesel. Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan peningkatan porsi minyak sawit dari 35% menjadi 40% atau B40. Dengan demikian, permintaan minyak sawit diperkirakan akan naik dari 10,64 juta ton pada 2023 menjadi sekitar 13 juta ton pada tahun ini.

"Jalannya program B40 masih tergolong aman. Namun, apabila proporsi minyak sawit ditingkatkan lebih lanjut, maka akan terdapat risiko tertentu," ujar Eddy saat menggelar konferensi pers di Hotel Ayana Midplaza Jakarta pada hari Selasa (27/2). Berdasarkan data dari Gapki, konsumsi kelapa sawit di Indonesia tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 9,8% secara year-on-year, mencapai 23,21 juta ton. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan konsumsi kelapa sawit untuk industri biodiesel sebesar 17,67% secara year-on-year, menjadi 10,64 juta ton. Sementara itu, konsumsi kelapa sawit untuk industri makanan juga meningkat sebesar 4,1% secara year-on-year, mencapai 10,29 juta ton. Artinya, konsumsi kelapa sawit untuk biodiesel kemungkinan akan melampaui konsumsi untuk industri makanan untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Oleh karena itu, Eddy menyarankan pemerintah untuk menjalankan kembali evaluasi terhadap moratorium ekspansi perkebunan kelapa sawit. Sebagai informasi, moratorium tersebut ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur larangan pembukaan perkebunan kelapa sawit baru di semua lahan yang terletak di kawasan hutan. Eddy merekomendasikan agar instruksi tersebut direvisi guna memungkinkan perusahaan kelapa sawit untuk melakukan ekspansi ke area hutan yang telah mengalami degradasi.

Namun, Eddy berharap bahwa perluasan ini tidak dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit besar swasta dengan tujuan memenuhi kebutuhan industri biodiesel di masa depan. Bagi Eddy, hal ini penting agar citra perusahaan sawit lebih mendukung peningkatan produksi daripada sekadar mengejar keuntungan.

Eddy menyatakan bahwa konsumsi sawit dalam negeri akan menyusutkan volume ekspor sawit pada tahun ini. Terutama, karena menurutnya, kondisi ekonomi negara-negara tujuan ekspor CPO Indonesia belum membaik, terutama Amerika Serikat dan Cina.

Berdasarkan data Gapki, total ekspor CPO dan PKO Indonesia tahun lalu mencapai 32,21 juta ton, mengalami penurunan sebesar 2,82% dari tahun sebelumnya yang mencapai 33,15 juta ton. Menurut Eddy, revisi moratorium merupakan langkah penting agar volume produksi untuk pasar global tidak terkikis oleh kebutuhan dalam negeri. Indonesia, sebagai produsen sawit terbesar, menjadi andalan negara lain, seperti Pakistan, yang mengimpor sekitar 90% kebutuhan minyak sawit mentah atau CPO dari Indonesia. Pada tahun 2023, volume ekspor ke Pakistan mencapai 2,52 juta ton.

Eddy menunjukkan kekhawatiran masyarakat Pakistan terhadap pertumbuhan konsumsi lokal, yang dapat mengurangi volume CPO yang bisa diekspor ke pasar global. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam meningkatkan campuran program Biodiesel karena produksi Indonesia tidak hanya diperlukan di dalam negeri, tetapi juga oleh dunia.