Presiden Jokowi Resmikan UU Baru, Kepala Desa Berpotensi Menjabat Hingga 16 Tahun
Presiden Jokowi Resmikan UU Baru, Kepala Desa Berpotensi Menjabat Hingga 16 Tahun
DIDATA NIAS | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah merestui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa. Dalam regulasi yang baru dirivisi ini, masa jabatan sang kepala desa (Kades) diperpanjang menjadi delapan tahun per periode. Regulasi terbaru ini memperbolehkan seorang Kades untuk menjabat hingga durasi maksimum empat belas tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa.
Pasal 118 dalam regulasi ini juga menyebutkan bahwa Kades yang telah menjabat dua periode sebelum berlakunya UU ini dapat mencalonkan diri untuk satu periode tambahan. Peraturan yang diresmikan oleh Jokowi pada 25 April 2024 ini mengubah durasi masa jabatan Kades yang sebelumnya ditetapkan dalam Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi sebelumnya, masa jabatan Kades hanya sepanjang enam tahun per periode, dengan kesempatan untuk bertugas hingga delapan belas tahun dalam tiga periode, berturut-turut atau tidak.
Selain memperpanjang masa jabatan Kades yang sedang menjabat, UU Nomor 3 Tahun 2024 juga mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun atau yang setara. Hal ini merupakan suatu peraturan baru, yang sebelumnya tidak termasuk dalam regulasi sebelumnya. Dalam peraturan sebelumnya, tunjangan pensiun hanya diberikan kepada Kades yang berhenti karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
UU Desa yang baru juga memperkenalkan fasilitas-fasilitas tambahan untuk Kades, seperti penghasilan tetap bulanan, tunjangan, dan jaminan kesehatan, serta jaminan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26. Kades juga berhak menerima berbagai tunjangan, baik itu untuk pasangan, anak, tunjangan kinerja, maupun tunjangan berdasarkan hasil pemanfaatan tanah desa. Tanah desa tersebut sering disebut juga sebagai tanah bengkok di Jawa, tanah percaton di Madura, atau tanah nagari di Sumatera Barat.
President Jokowi Inaugurates New Law, Village Heads Have the Potential to Serve Up to 16 Years
The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has approved the revision of Law Number 6 of 2024 concerning Villages. In this newly revised regulation, the term of office of the village head (Kades) is extended to eight years per period. This latest regulation allows a village head to serve for a maximum duration of fourteen years, either consecutively or non-consecutively. This is regulated in Article 39 of Law (UU) Number 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 6 of 2024 concerning Villages.
Article 118 of this regulation also states that village heads who have served two terms before the enactment of this law can nominate themselves for an additional term. This regulation, which was promulgated by Jokowi on April 25 2024, changes the duration of the Village Head's term of office which was previously stipulated in Article 39 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In previous regulations, the term of office of the Village Head was only six years per period, with the opportunity to serve up to eighteen years in three terms, consecutive or not.
Apart from extending the term of office of the current Village Head, Law Number 3 of 2024 also regulates the provision of pension benefits or the equivalent. This is a new regulation, which was not previously included in the previous regulations. In the previous regulation, pension benefits were only given to village heads who resigned due to the change in village status to sub-district.
The new Village Law also introduces additional facilities for Village Heads, such as a fixed monthly income, allowances and health insurance, as well as social security in the field of employment, as stipulated in Article 26. Village Heads are also entitled to receive various benefits, both for spouses and children. , performance allowances, as well as allowances based on the results of village land use. This village land is often referred to as bent land in Java, percaton land in Madura, or nagari land in West Sumatra.
Posting Komentar