Perpanjangan IUPK Vale: Luhut Rencanakan Penyelesaian

Table of Contents

Perpanjangan IUPK Vale: Luhut Rencanakan Penyelesaian

Setelah proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk ke PT Mining Industry Indonesia (MIND ID) usai dengan penandatanganan dokumen transaksi yang berlangsung di Hotel Pullman, Jakarta pada Senin (26/2), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya percepatan penyelesaian urusan terkait kontrak karya (KK) Vale yang akan habis masa berlakunya pada Desember 2025.

Dalam sambutannya, Luhut menyerukan agar semua izin yang belum diterbitkan segera diselesaikan, terutama terkait IUPK yang diharapkan siap dikeluarkan dalam waktu sepekan. Ia menegaskan bahwa pemberian IUPK yang cepat sangat krusial untuk menyelesaikan transaksi akuisisi secara lancar. Kejelasan ini, menurut Luhut, mendemonstrasikan pentingnya transparansi bagi Indonesia.

Lanjut Luhut menegaskan bahwa proses divestasi ini tidak akan menimbulkan biaya tambahan apapun. Semua proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kebijakan biaya tidak terduga. Hal ini penting untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka tidak perlu khawatir akan adanya biaya ekstra yang harus dibayarkan.

Dalam konteks situasi ekonomi global yang sedang sulit, Luhut berpandangan bahwa penjelasan ini diperlukan untuk memastikan kredibilitas pemerintah Indonesia tetap terjaga. Selain itu, Vale Indonesia telah menandatangani divestasi saham sebanyak 14% ke MIND ID dengan harga Rp 3.050 per lembar, dengan nilai investasi sekitar US$ 300 juta. Hal ini menjadikan MIND ID sebagai pemilik saham terbesar di Vale Indonesia dengan kepemilikan sebanyak 34%.

Penandatanganan divestasi ini merupakan bagian dari komitmen PT Vale untuk memenuhi kewajiban divestasi saham asing sesuai peraturan di sektor pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Penandatanganan turut disaksikan oleh beberapa pejabat tinggi, antara lain Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri BKPM Bahlil Lahadalia, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta perwakilan dari Kementerian Perekonomian dan Keuangan.