Anggota DPRD Baru Wajib Lapor LHKPN

Table of Contents

Anggota DPRD Baru Wajib Lapor LHKPN

DIDATA NIAS | Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungsitoli, Juliman Berkat Harefa, menyampaikan rasa syukurnya atas suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di kota tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan rri.co.id, Harefa memberikan selamat kepada kandidat-kandidat yang berhasil terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli berdasarkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh KPU.

Foto: Komisioner KPU Kota Gunungsitoli Juliman Berkat Harefa

Harefa menjelaskan harapannya agar semua anggota terpilih menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab, integritas, dan komitmen, serta tidak ada yang harus menghadapi pemecatan karena mengajukan pengunduran diri, meninggal dunia, atau terlibat dalam kasus kriminal.

"Pelaksanaan pemilu yang berjalan lancar dan sukses ini adalah suatu yang patut disyukuri, dimulai dari tahapan awal yang digelar pada tanggal 14 Juli 2022. Kami berharap agar anggota DPRD yang telah ditetapkan tidak ada yang terpaksa harus diberhentikan karena berbagai hal," kata Harefa pada Sabtu (4/5/2024).

Harefa juga menyerukan kepada anggota DPRD terpilih untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyediakan salinan bagi KPU pusat.

"Mengacu pada surat dinas nomor 665 yang kami terima, terkait pelaporan LHKPN, kami akan menyampaikan tembusan surat ini kepada pimpinan partai politik. Sesuai ketentuan, para anggota DPRD yang dilantik pada bulan Oktober harus mengajukan LHKPN ke KPK dalam jangka waktu 21 hari setelah pelantikan dan memberikan bukti penyerahan tersebut ke KPU pusat," tutupnya.

New DPRD Members Must Report LHKPN

Commissioner of the Gunungsitoli General Election Commission (KPU), Juliman Berkat Harefa, expressed his gratitude for the successful implementation of the 2024 General Election in the city. In an interview with rri.co.id, Harefa congratulated the candidates who were successfully elected as members of the Gunungsitoli Regional People's Representative Council (DPRD) based on the election results that had been decided by the KPU.

Harefa explained his hope that all elected members carry out their duties with responsibility, integrity and commitment, and that no one should face dismissal due to submitting a resignation, passing away, or being involved in a criminal case.

"The smooth and successful implementation of this election is something to be grateful for, starting from the initial stages which were held on July 14 2022. We hope that none of the DPRD members who have been appointed will be forced to be dismissed for various reasons," said Harefa on Saturday (4/5/2024).

Harefa also called on elected DPRD members to immediately submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK) and provide a copy to the central KPU.

"Referring to the official letter number 665 that we received, regarding LHKPN reporting, we will send a copy of this letter to the leadership of the political party. According to the provisions, DPRD members who were inaugurated in October must submit LHKPN to the KPK within 21 days after their inauguration and provide proof of submission to the central KPU," he concluded.