Revisi Urgen untuk Perda Pengangkatan dan Pemberhentian Kades Nisut

Table of Contents

DIDATA NIAS | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah meratifikasi dan menyetujui Undang-Undang No.3 Tahun 2024, yang salah satu poin pentingnya adalah penentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dengan maksimum dua periode jabatan. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa Nias Utara, A’aro’ö Zalukhu, menandaskan pentingnya revisi terhadap peraturan daerah terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Nias Utara untuk menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang baru tersebut.

Zalukhu menyampaikan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan revisi pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara No. 2 Tahun 2017. Diketahui, revisi tersebut terkait prosedur pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dengan mempertimbangkan bahwa aturan lokal harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Saat ini, Zalukhu dan timnya masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) atau Permendagri sebagai instruksi teknis berdasarkan UU Desa yang baru. "Kami sedang menunggu keluarnya peraturan yang dapat menjadi petunjuk teknis untuk menindaklanjuti UU Desa," ungkap Zalukhu.

Dia menambahkan, peraturan daerah dan peraturan bupati di Kabupaten Nias Utara yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa menjadi prioritas utama yang dibawah pengawasan Dinas PMD, guna segera ditindaklanjuti.

Urgent revision of the Regional Regulation on the Appointment and Dismissal of Nisut Village Head

The House of Representatives of the Republic of Indonesia has ratified and approved Law No.3 of 2024, one of the important points of which is determining the term of office for village heads to be 8 years, with a maximum of two terms of office. Therefore, the Head of the North Nias Community and Village Development Service, A'aro'ö Zalukhu, emphasized the importance of revising regional regulations regarding the appointment and dismissal of village heads in North Nias Regency to adapt to changes in the new law.

Zalukhu said that there was a need to revise North Nias Regency Regional Regulation No. 2 of 2017. It is known that the revision is related to procedures for appointing and dismissing village heads, taking into account that local regulations must be adjusted to higher legal provisions.

Currently, Zalukhu and his team are still waiting for the issuance of a Government Regulation (PP) or Permendagri as technical instructions based on the new Village Law. "We are waiting for the issuance of regulations which can serve as technical guidance for following up on the Village Law," said Zalukhu.

He added that regional regulations and regent regulations in North Nias Regency related to the appointment and dismissal of village heads are a top priority which are under the supervision of the PMD Service, to be followed up immediately.